Pojokin.com

Pojok Indonesia

Catatan Kabinet Indonesia Maju

Pojokin.com — Rabu (23/10/2019) Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 resmi dilantik dan mulai bekerja. Jokowi berpesan ketika saat dilantiknya para menterinya yaitu jangan korupsi! Ini secara jelas menandakan bahwa dalam kabinet Jokowi tidak ingin ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk praktik-praktik korupsi.

Ketika kilas balik Kabinet Kerja Jilid I Jokowi terdapat banyak catatan-catatan yang harus segera diselesaikan pada kabinet Jilid II. Dalam catatan Rio Christiawan, seorang Kriminolog dan dosen hukum Universitas Prasetya Mulya di Tempo, Selasa (22/10) ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan perihal Jokowi menyusun kabinetnya dulu dan sekarang. Ia melanjutkan, pada kabinet 2014-2019, Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyeleksi kandidat menteri. Namun, pada saat periode Jilid II, Jokowi tidak melakukan sebagai dasar/cara menyeleksi calon menterinya.

Sementara, dalam pidato Presiden Jokowi di gedung DPR/MPR sempat menarik perhatian publik. Pasalnya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung KPK yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ihwal yang terjadi dalam negeri ini sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf, terdapat sejumlah aksi mahasiswa yang menuntut adanya Perppu terkait Undang-Undang KPK. Menurut Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara dalam tulisannya di Jawa Pos, (20/10), mengatakan kalau UU no 19/2019 tentang KPK ini, kinerja KPK khususnya akan lebih jauh tertantang, karena terdapat sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi yang berpotensi melemahkan kinerja lembaga ini (KPK).

Lebih lanjut, dalam UU KPK ini terdapat muatan pasal yang justru melemahkan KPK seperti harus adanya dewan pengawas, hingga pegawai KPK harus berada di rumpun eksekutif. Artinya, KPK tidak lagi menjadi lembaga yang independen. Hal ini dapat menandakan bahwa Jokowi selama kurun waktu periode amanah 2019-2024 tidak memfokuskan pada ranah pemberantasan korupsi di negeri ini. Asumsi ini dapat diterima, dikarenakan pidato kepresidenan adalah setidaknya memuat visi dan gambaran ke depan mengenai tata kelola pemerintahan.

Catatan Jokowi lainnya adalah persoalan kebebasan berekspresi di Papua. Ihwal permasalahan atau konflik yang terjadi di Jayapura pada 29 Agustus 2019, lalu di Wamena dan sekitarnya pada 23 September 2019. Maka, Jokowi dalam Kabinet Kerja jIlid II ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini. Dua masalah besar ini, menurut Benny, Tokoh Papua menilai bahwa negara masih belum hadir dalam mewujudkan kebebasan berekspresi warga Papua. Persoalan rasisme baru mencuat ketika kasus yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Padahal, kasus tersebut sudah banyak terjadi di Papua.

Catatan berikutnya yang tidak kalah penting adalah tidak sedikit sikap pragmatisme, materialisme itu ada dan menggejala dalam masyarakat kita. Kerap kali masyarakat kita terjangkiti proses pragmatisme politik kekuasaan demi keuntungan individu atau kelompok semata dengan menghalalkan segala cara, lalu pada akhirnya menjadi semakin rendahnya praktik moralitas-etis bangsa ini. Sementara, masih banyaknya kekerasan dalam keluarga, sekolah, banyak pembunuhan dengan beragam motif, degradasi moral anak bangsa, banyaknya isu radikalisme, maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), dan lain sebagainya.

Di lain pihak, pengangkatan menteri pendidikan baru membawa angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana tidak?  Sangat di luar ekspektasi Nadiem Makarim muncul di jajaran kabinet Indonesia Maju yang seolah memberikan efek plot twist untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pendiri startup unicorn ini ditunjuk langsung oleh presiden sebagai menteri pendidikan dengan alasan hanya Nadiem Makarim-lah yang paham apa yang sangat dibutuhkan masa depan. Menurut pemerhati dan praktisi pendidikan, Indra Karismiaji, ada 3 framework yang harus dijalankan Nadiem, yaitu  infrastruktur, infostruktur dan infokultur. Praktisi pendidikan ini mengatakan bahwa dia yakin Nadiem sangat kuat dalam infrastruktur dan infostruktur, tetapi akan lebih membutuhkan banyak bantuan di infokultur, yaitu bagaiaman cara mengubah budaya dari yang basisnya konvensional menuju pendidikan yang berbasis digital.

Tentu sangat banyak tantangan yang akan dihadapi jajaran kabinet baru ini dengan kompleksitas permasalahan yang masih menjadi catatan dari Kabinet Kerja jilid 1 dan resistensi untuk mengawali sebuah perubahan. Semoga dengan Kabinet Indonesia Maju yang resmi dilantik pada Rabu (23/10/2019) lalu, tidak sebatas janji, melainkan amanah sampai akhir masa jabatan dengan dapat menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada, dan membangun Indonesia lebih maju, berdaya saing, rakyatnya sejahtera, serta menjadi negara yang berkeadaban. Semoga!

 

Penulis : Bayujati Prakoso dan Nur Anisa
Editor   : Meirza M. Ichsan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *