Pojokin.com

Pojok Indonesia

Transparansi Publik Bangun Good Governance

Pojokin.com — Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti nyata, jelas, dan jernih. Sedangkan publik artinya orang banyak (umum). Ini salah satu pilar dalam membangun good governance. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan dan pembuat kebijakan menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara jelas, sehingga dapat melakukan check and balance jalannya pemerintahan.

Saat ini, pemerintah telah memiliki komitmen yang besar dalam memberikan keterbukaan informasi. Karena ada beberapa negara belum memiliki Undang-undang (UU) keterbukaan informasi seperti Singapura dan Malaysia. Sedangkan Indonesia sudah memiliki UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini sangat penting sebagai landasan hukum:

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Walaupun pemerintah Indonesia memiliki komitmen ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah itu tidak lain tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Data menyebutkan, penelitian dilakukan organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB (UNESCO) berjudul “The Word’s Most Literate Nations” pada 2016 terhadap 61 negara di dunia menunjukkan kebiasaan membaca di Indonesia tergolong sangat rendah dengan peringkat ke – 60, hanya satu tingkat diatas Botswana.

Namun, berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat signifikan. Indonesia menempati urutan ke-17 dari 30 negara. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu membaca sebanyak 6 jam/minggu, mengalahkan Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, italia, Mexico, Inggris, Brazil, Taiwan, dan Jepang dengan masing-masing 3 jam/minggu. Menandakan ada peningkatan kegemaran membaca. Tetapi belum menilai tingkat pemahaman membaca masyarakat Indonesia.

Sebetulnya, masyarakat memiliki hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Sebab itu, kebijakan pemerintah dari awal sampai akhir harus diketahui masyarakat. Selain kewajiban untuk memberikan informasi publik, pemerintah juga memiliki kategori informasi yang bersifat rahasia yang menyangkut negara dan informasi intelijen.

Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat menjamin akuntabilitas pembuat kebijakan agar terhindar dari perbuatan korupsi. Karena penyelenggaraan pemerintah akan memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat. Terlebih, masyarakat Indonesia memberikan penilaian yang tidak baik bila terjaring korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *